Pakar Kritik Mahfud Md Soal Imbauan Tak Usah Bayar Pinjaman Di Pinjol Ilegal

Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengomentari pengakuan Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan korban utang online (pinjol) ilegal disarankan tidak untuk bayar utang.

Menurut Fickar, pemerintahan harus arif dalam memberi anjuran ke warga.

Dia mengatakan, janganlah sampai pemerintahan disebutkan memberi validitas supaya warga tidak bayar hutang.

“Nach ini harus juga dilempengkan itu harusnya mungkin yang paling arif itu negara atau pemerintahan itu menggunakan bahasa yang lebih tidak memunculkan seakan-akan orang diberi validitas untuk tidak membayar hutang,” kata Fickar dalam dialog online, Sabtu (23/10/2021).

Fickar pahami argument yang dicoba untuk dibuat oleh pemerintahan berkaitan warga disarankan tidak bayar utang dari pinjol ilegal.

“Dari pojok hukum, kan argument-nya (pemerintahan) sendiri itu karena pinjolnya sendiri telah menantang hukum. Maknanya telah berlawanan dengan hukum bahkan juga ada elemen pidananya. Karenanya tak perlu dibayarkan,” terangnya.

Tetapi demikian, Fickar mengingati jika utang harus tetap dibayar oleh debitur.

Dia menyarankan pemerintahan untuk mengganti anjuran dari tak perlu bayar jadi bayar sampai melewati dasar utang.

“Jika pembayarannya telah melewati dasar hutangnya itu tak perlu dibayarkan. Contoh hutangnya Rp 1 juta selanjutnya bill-nya mendadak jadi Rp delapan juta. Walau sebenarnya mereka telah melunasi dasar hutangnya bahkan juga lebih. Nach itu bisa tidak membayar. Karena telah melewati dasar hutangnya yang khusus,” terangnya.

Selanjutnya, kata Fickar, saran ini jadi berkaitan supaya tidak membuat warga melepaskan tanggung-jawab untuk bayar utang yang sudah dibikin.

“Menurut saya bahasanya harus diganti tidak boleh saran tidak dibayarkan . Maka jika angsuran itu telah melewati dasar utang tidak boleh dibayarkan. Bahasanya harus semacam itu. Jika misalnya baru minjam, ya harus dibalikkan sesuai besaran pinjamannya,” tegasnya.

Sebelumnya telah dikabarkan, Pemerintahan menghimbau supaya warga yang menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak boleh bayar kembali.

Anjuran itu dikatakan Menteri Koordinator Sektor Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sesudah pimpin rapat koordinir sektor Polhukam berkaitan penegakan hukum, keuangan, dan perbankan pada Selasa (19/10/2021).

“Ke mereka yang terlanjut jadi korban, tidak boleh bayar, tidak boleh bayar. Jika karena tidak bayar lantas ada yang tidak terima, diteror, melapor ke kantor polisi paling dekat. Polisi akan memberi pelindungan,” kata Mahfud.