Breaking News

Gojek Diberi Saksi Berupa Denda Sebesar Rp 3,3 Miliar oleh KPPU

Gojek di beri sanksi berupa denda sebesar Rp 3,3 miliar oleh KPPU. Sanksi tersebut diberikan karena Gojek dianggap terlambat dalam memberikan pemberitahuan akuisisi atas PT Global Loket Sejahtera.

Hukuman tersebut disampaikan pada saat Sidang Majelis Komisi dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan di KPPU.

Dalam putusan perkara dengan no pendaftaran 30/KPPU-M/2020, Gojek diputuskan sudah melanggar 2 pasal UU.

Pertama, Mereka melanggar ketentuan Pasal 29 UU/No 5 /1999 terkait Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua, Gojek diputuskan melanggar Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang bisa Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Deswin Nur sebagai Kepala Biro mengatakan, Atas pelanggaran ini, Majelis Komisi menghukum Gojek untuk membayar sanksi berupa denda sebesar Rp 3,3 miliar, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

ia meneruskan, denda itu wajib disetorkan oleh Gojek ke kas negara dalam batas waktu 30 hari setelah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Telat 347 hari

KPPU mengatakan, permasalahan ini pada awalnya dari penyelidikan atas dugaan keterlambatan pemberitahuan Gojek saat mengakuisisi sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera pada 04/08/2017.

PT Global Loket Sejahtera sendiri adalah perusahaan pemilik Loket.com beroperasi di bidang teknologi, khususnya platform event / event creator.

Majelis Komisi menilai akuisisi itu efektif secara yuridis tanggal (9/8/2017) menurut ketentuan kebijakan yang ada.
Menurut aturan juga, Gojek harus memberitahu soal akuisisi saham tersebut kepada KPPU pada batas waktu 30 hari sejak akuisisi sah secara yuridis.

Maksudnya, Gojek seharusnya sudah melaporkan akuisisi atas Loket ini kepada KPPU paling lambat pada 22 September 2017.
Namun, Gojek diketahui baru memberitahu soal akuisi saham kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019.
Pada akhirnya, Majelis Komisi berpendapat bahwa mereka sudah terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi saham selama 347 hari.

Dengan sejumlah fakta tersebut, Majelis Komisi menyatakan, Mereka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran 2 pasal yang sudah disebutkan sebelumnya dan diberi sanksi denda.