QUOTESUL | News Technology and Lifestyle Kumpulan Berita dan Informasi sehari hari yang beredar disekitar kita dari berbagai sumber yang terpercaya
Ada berita menghebohkan dari Thailand, dimana pemerintahannya meminta platform media sosial Facebook untuk blokir group yang mengkritik raja Thailand.
Namun itu ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Facebook, bahkan rencananya Facebook akan menuntut pemerintah Thailand atas permintaan tersebut karena menganggap permintaan tersebut adalah sebuah pemaksaan. Grup itu memang dianggap haram oleh pemerintah Thailand.
juru bicara Facebook dalam sebuah pernyataannya mengatakan Permintaan seperti ini berat, melanggar hukum HAM internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri.
BACA JUGA : Apple Berhenti Memproduksi Komputer iMac Pro
Facebook mengatakan sudah mendapat tekanan dari pemerintah Thailand untuk membatasi berbagai jenis pidato politik di negara itu. Permintaan itu diikuti oleh ancaman pidana terhadap perwakilan Facebook di Thailand.
Facebook mengungkapkan, kami bekerja untuk melindungi dan membela hak-hak semua pengguna internet dan bersiap untuk secara hukum menentang permintaan tersebut.
Dalam hukum Thailand, memfitnah raja, ratu, putra mahkota bisa diberi hukuman penjara 15 tahun. Hukum semakin sering digunakan sebagai alat politik sebab warga negara Thailand serta pemerintah bisa mengajukan tuntutan atas nama Raja.
Meskipun begitu, dalam beberapa hari terakhir ribuan pengunjuk rasa turun ke jalanan Bangkok, salah satu tuntutan pengunjuk rasa yaitu menuntut reformasi monarki Thailand.
BACA JUGA : Akun Milik Donald Trump Dipulihkan Youtube, Namun Masih Ragu?
Meski menolak memblokir grup yang mengkritik raja Thailand, Facebook nyatanya sudah memenuhi permintaan pemerintah Thailand memblokir pengguna untuk melihat postingan dari grup, ‘Royalist Marketplace’ yang memiliki sekitar 1 juta anggota.
Royalist Marketplace dibuat oleh Pavin Chachavalpongpun, seorang yang dianggap pembangkang oleh Thailand yang diasingkan di Jepang.
Pavin mengatakan keputusan platform media tersebut yang mematuhi pemblokiran akses grup itu merugikan hak untuk berekspresi secara bebas dan demokrasi di Thailand.
Bahkan Pavin menganggap Facebook bekerja sama dengan monarki Thailand untuk menumbuhkan pemerintahan otoriter.
BACA JUGA : Realme Membocorkan Smartphone Barunya Realme 8 Series
Di Thailand, protes pro-demokrasi sudah berkecamuk selama lebih dari sebulan. Warga secara terbuka mengkritik raja negara itu, Rama X , padahal di Thailand ada aturan lèse-majesté yang ketat melarang penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman kepada setiap anggota keluarga kerajaan.
Warga Thailand telah secara terbuka menentang UU tersebut dengan mempertanyakan sistem monarki, mendorong reformasi, dan mengutuk Rama X yang sudah menghabiskan banyak waktu di Eropa sambil menunggu pandemi Covid-19.
Di AS, Facebook dan CEO Mark Zuckerberg sudah berulang kali mencoba menempatkan perusahaan sebagai pembela kebebasan berbicara, Namun di luar negeri biasanya lebih menghormati pemerintah.
